Al-Maslahah Al-Mursalah

Pengertian Al-Maslhah Al-Mursalah 

Menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti terlepas. Menurut istilah, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Maslahah mursalah, yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mnsyari’atkan suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Misalnya ialah kemaslahatan yang karena nya para sahabat mensyariatkannya pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan tanah pertanian ditangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah di daerah yang mereka takhlukan atau lainnya, termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat.

Berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalanya.

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukkan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.

Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudhorat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesugguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatngkan mudharat dalam lingkungan yang lain.

Selanjutnya kemaslahatan dimana syari’ mensyariatkan berbagai hukum untuk mewujudkannya dan menunjukkan pengakuannya dalam berbagai illat terhadap apa yang disyariatkannya, maka dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh disebut dengan Maslahah Mu’tabarah dari syari’nya, Misalnya, pemeliharaan kehidupan manusia.

Syari’ mensyariatkan kewajiban qishash terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja untuk merealisirnya. Misalnya lagi ialah pemeliharaan harta manusia dimana syari’ mensyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka mewujudkannya.

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan Syari’ belum mensyariatkan hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil Syari’ yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal.

Dengan kata lain, ia disebut maslahah mursalah. Misalnya adalah adalah kemaslahatan yang menuntut bhawasanya perkawinan itu tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual-beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik.

Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari’, dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalnya.

Al-Mashlahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Dengan dmikian maslahah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, yang selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.


Kehujjahan Maslahah Mursalah
Sebagai hujjah, maslahah mursalah dipersilisihkan para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Menurut jumhur ulama maslahah mursalah tidak dapat dijadikan hujjah/dalil. Mereka menggunakan beberapa argument, yaitu: Allah mensyari’atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Behujjah dengan maslahah mursalah dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
2. Menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syara’. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut: Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syari’at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syara’ dan prinsi-prinsip yang mendasarinya serta tujuan persyari’atannya. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbadaan tempat, keadaan dan jaman. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh siapapun dari mereka.
3. Menurut Imam al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya maslahah dharuriyah. Sedangkan maslahahn hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.

Syarat-syarat Maslahah
Mursalah Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat: Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan. Maksudnya dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.

Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat mansia,atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Hukum tidaklah boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mereka. Jadi, ia haruslah merupakan kemaslahatan bagi mayoritas ummat manusia. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan muqashid al-Syari’ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaa antara anak laki-laki dan anak perempuan dan bagian warisan, karena kemaslahatan ini di batalkan, karena ia bertentangan dengan nash al-Qur’an.

Oleh karena inilah, maka fatwa yahya bin yahya Al-Maliki, seorang fiqh andalusia dan murid imam Malik bin Anas. Adalah salah. Yaitu salah seorang raja andalus berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan ramadhan. Kemudian imam yahya memberikan fatwa kepadanya. Bahwa tidak ada kaffarat bagi perbuatan berbuka si raja kecuali berpusa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya. Bahwa kemasalahatan menghendaki ini.

Adapun pemerdekaannya terhadap seorang budak, maka ini adalah mudah baginya dan tidak ada unsur prevensi di dalamnnya. Fatwa ini didasarkan kemslahatan, akan tetapi kemaslahatan itu bertentangan dengan nash, karena sesungguhnya nash adalah jelas.

Bahwasanya kaffarat orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian brang siapa yang tidak mendapatkannya. Maka ia berpuasa dua bulan brturut-turut, selanjutnya barang siapa yang tidak sanggup, maka ia memberikn makanan kepada enam puluh orang miskin tanpa membedakan antara seorang raja yang berbuka puasa dan orang fakir yang berbuka puasa.

Dengan demikian, kemaslahatan yang diakui oleh mufti tersebut untuk mewajibkan si raja untuk menunaikan kaffarat berupa berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus merupakan kmaslahatan yang tidak umum, bahkan ia merupakan kemaslahatan yang dibatalkan.

Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.


Pembagian Maslahah
Dari segi pandangan syara’ terhadapnya, maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu
Maslahah Mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari’ (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiwaban puasa dalam bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaniyah agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga, kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin.
Maslahah Mulghah yaitu suatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari’at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah maslahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari’at yaitu ayat 11 Surat an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodis dalam nash dan ijma’, serta tidak ditemukan nash atau ijma’ yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh Syari’ dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak dipengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan motor dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, maslahah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

Maslahah Dharuriyah
Maslahah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap maslahah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab diakhirat. Maslahah dharuiyah disyari’atkan untuk melindungi dan menjaminKelestarian agama(hifz al-din),

1. Melindungi jiwa (hifz al-nafs), dan
2. Melindungi akal (hifz al-aql),
3. Mlindungi keturunan (hifz al-nasl)
4. Melindungi harta (hifz al-mal).

Untuk melindungi agama Allah mensyari’atkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain.

Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari’atkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain.

Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain.

Untuk melindungi keturunan Allah mensyari’atkan pernikahan, melarang perzinaan dan tabanni, dan lain-lain.

Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian,riba, judi, dan lain-lain.

Maslahah Hajiyah
Maslahah hajiyah yaitu segla sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segal halangan, pengabaian terhadap maslahah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan kesulitan dan kesempitan.

Dalam rangka merealisasi maslahah hajiyah ini Allah mensyari’atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum, seperti kebolehan menjamak dan menqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

Maslahah Tahsiniyah
Maslahah Tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan yang buruk atau menjijikkan, larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

Pertentangan Maslahah Mursalah dan Nash
Yang dimaksud pertentangan antara maslahah dengan nash adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan nash yang zhanni, baik dari segi wurudnya, maupun dari segi dalalahnya. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nash yang qathi’i, baik dari segi wurud, maupun dalalahnya, maka tidak dapat dipandang sebagai pertentangan. Sebab, pertentangan hanya terjadi antara dua dalil yang berada dalam tingkatan yang sama.

Jika kemaslahatan bertentangan dengan nash qathi’i, secara otomatis nash yang harus diikuti. Sebab dalam kasus seperti ini, sejatinya tidak ada pertentangan, sebab, nash lebih tinggi derajatnya dibanding kemaslahatan. Demikian juga, jika terjadi pertentangan antara nash al-Qur’an dengan qiyas, maka qiyas harus tunduk kepada nash, bukan sebaliknya.

Dengan menyikapi issu pertentangan antara maslahah dan nash, ulama terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu: Kelompok ini yang mendahulukan nash dari pada maslahah. Mereka memandang bahwa hukum itu hanya dapat diambil dari nash, ijma’ atau qiyas. Jika suatu maslahah bertentangan dengan nash,maka maslahah harus diabaikan demi nash. Yang berpendapat demikian adalah kelompok Syafi’iyah dan diikuti oleh Hanabilah. Kelompok ini baru mengambil maslahah jika tidak ada nash, atau fatwa sahabat.

Pendapat ini terbantah dengan beberapa fatwa sahabat yang lebih mengutamakan maslahah dari pada nash. Misalnya keputusan Abu Bakar memerangi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat, meskipun mereka tetap shalat dan puasa Ramadhan.
Keputusan ini bertentangan dengan hadis mutawattir yang diriwayatkan oleh imam hadis yang enam sebagai berikut yang artinya:

”Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata: Tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali jika karena alasan yang haq, sedang hisab mereka menjadi urusan Allah.”

Demikian juga Umar bin Khattab yang dalam beberapa fatwa mendahulukan maslahah daripada nash, seperti tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf qulubuhum yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 90.

Namun, fakta-fakta ini juga terbantahkan dengan argument bahwa keputusan Abu Bakar menerangi orang islam yang menolak membayar zakat didasarkan pada nash, yaitu kata “kecuali dengan alasan yang haq”.

Sedangkan keputusan Umar merupakan ijtihadnya dalam memahami dan menerapkan nash berdasarkan illat, yaitu bahwa pemberian zakat kepada muallaf, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah 60 adalah karena kondisi umat islam yang masih lemah saat itu. Sementara, pada masa pemerintahan Umar islam sudah kuat sehingga tidak membutuhkan lagi jaminan rasa dari mereka.

Kelompok yang mendhulukan maslahah dari pada nash. mereka adalah kelompok Malikiyah dan Hanafiyah.
Mereka meninggalkan hadis ahad jika bertentangan dengan maslahah. Diantara pengikut mereka ada yang berlebihan dalam mengutamakan maslahah, yaitu Najm al-Din al-Thufi. Jika ada nash yang qathi’i sekalipun, apabila bertentangan dengan maslahah, nash yang qathi’i tersebut harus tunduk pada kemaslahatan.

Menurut al-Ghazali dan al-Amidi kemaslahahtan dapat didahulukan daripada nash apabila betul-betul dalam keadaan darurat.