Saat ini ekonomi politik Islam masih merupakan hal yang baru dalam wacana akademis di Indonesia. Namun, urgensinya sangat diperlukan untuk menunjang percepatan pengembangan ekonomi syariah yang sudah diimplementasikan di Indonesia.
Sapto Waluyo, Direktur Center for Indonesian Reform (CIR) sebagai salah satu pembicara dalam seminar ekonomi politik Islam di perbanas, Rabu (11/11/2015) menyatakan diperlukan pendekatan yang lebih luas dan signifikan agar perkembangan perbankan syariah yang stagnan dapat ditingkatkan.
“Perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari ekonomi syariah tersendat karena kurang ditopang oleh sentuhan politik di tingkat kekuasaan,” paparnya.
Sementara Farouk Abdullah Alwyni, ketua CISFED, dapat memahami mengapa perkembangan ekonomi syariah melambat. Menurut Farouk, hal itu akibat perbankan syariah memang muncul secara bottom up dari masyarakat sendiri.
“Perkembangan perbankan syariah tidak tepat diperbandingkan dengan perkembangan perbankan syariah di negara seperti malaysia, karena negara tersebut tumbuh secara top down,” jelas Farouk. “Untuk itu, saya setuju bila saat ini tidak ada salahnya jika pemerintah lebih mendorong lagi agar pertumbuhan perbankan syariah terjadi secara optimal.”
Di lain pihak, Jurhum antong, aktivis politik dan juga seorang pengusaha meyakini bahwa ekonomi politik Islam memang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang kompleks melingkupi Indonesia sekarang.
Ekonomi politik Islam, menurutnya, bukanlah berpretensi politis, tetapi lebih karena keperluan adanya suatu ekonomi politik yang etis.“Saat Ini indonesia kekurangan sentuhan politik dan ekonomi yang etis. Berbeda dengan masa lalu saat tokoh-tokoh terkemuka masih memegang kuat alasan etis dalam tindakan politiknya,” demikian Jurhum.
Ia mencontohkan betapa tokoh seperti Muhammad Natsir, perdana menteri di era Soekarno, jika mau memiliki rumah di kawasan menteng Jakarta Pusat, bisa saja ia peroleh. Tetapi ia tidak lakukan hal itu oleh karena alasan etis Islam.
No comments:
Write komentar